LensaNasional.id, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 tidak akan membebani anggaran negara. Meski menargetkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pondok pesantren, hingga daerah non-Jawa, BGN optimistis dana yang ada saat ini cukup untuk mengeksekusi rencana tersebut.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, langkah efisiensi dan penyisiran ulang anggaran menjadi kunci utama. Alokasi awal program MBG 2026 sebesar Rp268 triliun berhasil dipangkas efisien menjadi Rp229 triliun, di mana realisasinya hingga kini telah mencapai Rp117 triliun (56 persen).
"Pembukaan dapur MBG baru ini kami sesuaikan angkanya. Insya Allah tidak perlu ada penambahan anggaran. Anggaran di 2026 ini akan kami maksimalkan," ujar Sudaryono usai menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
2.700 Dapur Siap Dibuka, 7 Dapur "Siluman" di Jakarta Disapu Bersih
Untuk mendukung perluasan wilayah, BGN menyiapkan sekitar 2.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru yang siap dibuka secara bertahap dari total 13 ribu dapur dalam daftar antrean. BGN akan memprioritaskan aktivasi dapur berdasarkan kesiapan infrastruktur dan tingkat kebutuhan wilayah.
Di sisi lain, BGN bersikap tegas terhadap dapur bermasalah. Dari total 27.485 dapur terdaftar, sebanyak 27.022 dapur telah mengantongi surat penetapan resmi, sementara 463 dapur lainnya kena suspensi akibat ketidaklengkapan profil.
Bahkan, inspeksi BGN menemukan tujuh dapur di Jakarta yang terbukti tidak pernah beroperasi atau fiktif.
"Tujuh dapur itu langsung kami exclude, dibersihkan, dan disuspensi secara permanen. Kalau sisa dapur yang disuspensi tidak memberikan laporan atau tidak ada wujudnya saat dicek, kesimpulannya dapur itu memang tidak ada atau pernah ada tapi sudah mati," tegas Sudaryono.
Digitalisasi Laporan Keuangan hingga Tatap MBG 2027
Guna menutup celah kecurangan dan meningkatkan transparansi, BGN berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi (SIPGN) milik BGN dengan sistem AXIS Kemenkeu.
Lewat digitalisasi ini, pelaporan keuangan oleh kepala SPPG dan akuntan di lapangan yang sebelumnya dilakukan secara manual akan dialihkan penuh ke sistem berbasis aplikasi.
Pertemuan tersebut juga membahas persiapan awal program MBG untuk tahun anggaran 2027. Dalam RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan alokasi anggaran MBG sebesar Rp240,2 triliun dengan target menjangkau 72,1 juta penerima manfaat—meliputi siswa, prasiswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Kami melakukan brainstorming untuk menyamakan frekuensi dan persepsi antara BGN dan Kementerian Keuangan, sehingga detail pelaksanaan serta kebutuhan anggaran 2027 bisa matang sejak awal," pungkas Sudaryono.