.jpg)
Komunikolog Dr. Emrus Sihombing menegaskan bahwa komitmen zero tolerance yang diusung BGN harus benar-benar tewujud secara nyata.
Masih berlanjutnya kasus keracunan menunjukkan adanya celah sistemis dalam rantai penyediaan dan distribusi makanan yang butuh evaluasi total.
"Saya berpendapat Kepala BGN yang baru sudah mulai bekerja maksimal. Tetapi sejalan dengan itu, masih terus terjadi keracunan. Zero tolerance, setelah dilantik pun masih terjadi. Kenapa ini masih berlangsung?" kata Emrus di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Usulan Moratorium dan Pilot Project Berbasis Daerah
Guna memutus rantai risiko, Emrus menyarankan pemerintah mengambil langkah berani dengan menyetop sementara (moratorium) pelaksanaan MBG di wilayah tertentu.
Moratorium ini bukan bersifat nasional, melainkan untuk memberi ruang bagi pembuatan pilot project selama 3–6 bulan di daerah berkarakteristik khusus seperti kantong kemiskinan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan wilayah perbatasan.
Melalui proyek percontohan tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan teknis dan logistik secara spesifik di tiap daerah:
Infrastruktur Logistik: Menghitung secara pasti kebutuhan sarana pendingin (freezer/kulkas) untuk menjaga kesegaran bahan makanan.
Pemberdayaan Pangan Lokal: Menyesuaikan pasokan gizi dengan potensi wilayah. Di daerah pesisir, sumber protein dapat dioptimalkan dari hasil tangkapan nelayan lokal, sedangkan di daerah lain memanfaatkan hasil peternak, petani, UMKM, dan koperasi setempat.
"Penyajian makanan di kantong kemiskinan kota berbeda dengan daerah perbatasan. Modelnya berbeda, jangan digeneralisasi," tegas Emrus.
Opsi Bantuan Tunai dan Evaluasi Ketepatan Sasaran
Selain opsi moratorium dan pilot project, Emrus melontarkan alternatif lain berupa bantuan tunai khusus makanan bergizi.
Skema ini dinilai ampuh menekan risiko keracunan sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan dalam rantai pengadaan barang.
Ia menegaskan, kritik ini disampaikan secara objektif demi menjaga semangat awal Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Di samping masalah keamanan pangan, aspek ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi sorotan.
Emrus meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembagian makanan seragam di sekolah tanpa melihat latar belakang ekonomi siswa.
Fokus pada yang Membutuhkan: Mengalokasikan MBG secara prioritas ke sekolah di kantong kemiskinan dan wilayah terisolasi agar anggaran tidak mubazir.
Evaluasi Konsumsi: Memantau tingkat sisa makanan (food waste) di lapangan untuk memahami apakah bantuan benar-benar dikonsumsi dan disukai penerima.
Langkah-langkah evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat mengubah MBG menjadi program yang tidak hanya tepat gizi, tetapi juga aman dan tepat sasaran.(Red)